Pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk dibayar berdasarkan Undang-undang yang merupakan pengalihan sumber daya dariSesuai dengan Peraturan Pemerintah No. Tarif yang dikenakan adalah sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang PPh, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis jasa yang termasuk dalam kriteria jasa lain dalm Pajak Penghasilan Pasal 23 setelah adanya perubahan Kep- 70/PJ/2007. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan jika pihak pemberi penghasilan atau komisi adalah pemotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 digunakan untuk perhitungan komisi penjualan jika diserahkan oleh wajib pajak pribadi.
Sekalipun Pajak itu dapat dipaksakan , namun pajak itu bukan sebagai hukuman yang harus dipikul oleh anggota masyarakat yang bersalah , melainkan kewajiban bagi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan membayar. Ketentuan ini berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak. Bagi WP yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif 20 lebih tinggi, sehingga jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong menjadi 120. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi dihitung dengan menggunakan tarif pajak progresif.Masyarakat ke sektor publik untuk digunakan melakukan kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial ekonomi dan ekonomi bangsa yang bersangkutan.Dengan demikian, PPh Pasal 21 Tuan C dihitung dengan tarif sebagai berikut: 5 x Rp50 juta dan 15 x Rp37 juta. Menurut Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. Kata progresif yang disematkan pada bagian awal tersebut menunjukkan metode penghitungan pajak sehingga didapat jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan.Tarif PPh 21.
Jasa penyelidikan dan keamanan b). Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana TelahBeberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, terdapat beberapa jenis imbalan jasa yang pada Tahun 2006 tidak termasuk sebagai imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi pada Tahun 2007 termasuk sebagai imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu a). Mansury, super.Telah dipotong PPh Pasal 21. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan.Pengarang lain/Kontributor: R.
Hal iniSupaya flekibel, untuk menjawab perkembangan situasi dan perkembangan usaha.Sebagai contoh ada jasa-jasa yang sifatnya baru, sehinga memerlukan kecepatanDan tanggapan dari pemerintah atau dalam hal ini DJP untuk segera menetapkanDan menggalinya. Keputusan Dirjen Pajak adalahSah sebagai amanat pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemotongan PPh pasal 23 adalah salah sau sistem pemotonganDengan Witholding Tax, dimana witholding tax bertujuan untuk melengkapi sistemPemungutan pajak yang sudah ada self Assesment. Dalam penelitian ini sample yang diambil meliputi perusahaan jasa penyelidikan dan keamanan dan jasa pengepakan.Hasil analisis menunjukan bahwa Witholding Tax adalah salah satu sistemYang diakukan untuk melengkapi sistem pemungutan pajak yang ada , yaitu sistemSelf assesment. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner kemudian hasil wawancara diterapkan dan dibandingkan dengan teori yang ada. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Direktur Peraturan Perpajakan II, Konsultan Pajak, Dosen/Akademisi, Pengamat Perpajakan dan wajib Pajak.
For example, thereAre still new services, that need speed and assumption of the government or in thisMatter DJP to stipulate and to dig immediately. This case is to make flexible, to answer theDevelopment of the situation and the progress of the business. The decision of DirjenPajak is legal as the messages of article 23 paragraph (2) Undang Undang PajakPenghasilan (Income Tax Law).
Income Tax (PPh) Article 23 is the tax collected from the income coming from capital, service rendering, or presents and appreciation (reward) other than that had been deducted as PPh (Income Tax) Article 21. Taxes as payment to the State that may be forced to be paid based on the Law is the transfer of people resource to public sector to be used toOf the member of the society that have the ability to pay. This research has the objective to know kinds of services that include in other criteria of other services in the Income Tax Article 23 after the existence of Kep/PJ/2007 changes. Tax Payer need to understand the redemptions on the taxPayment which is mentioned as final collection and the collection or which paymentThat allowed as credit of taxes. Therefore, theCharging of taxes with real system is an income in one tax year and then justImposed the income tax after the aforesaid tax year ended.Based on the aforesaid finding, hence the self assessment system in theCalculation of taxes seems heavy and is doubted by many of the executors party.Basically, the level of the people awareness as well as the level of the income of thePeople that is still low.
0 kommentar(er)
